Jumat, 15 Januari 2010 | 19:40 WIB
KOMPAS/RATIH P SUDARSONO
Agus, salah seorang sopir angkot di Bogor, menonton saat teknisi PT Bina Tera Jasindo memasang tabung gas di bagian belakang bawah angkotnya, Kamis (19/11). Ada tujuh angkot siang itu yang menunggu giliran pemasangan converter kit yang memungkinkan angkot menggunakan bahan bakar gas (BBG).
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Keterbatasan pasokan bahan bakar gas atau BBG sebenarnya dapat diatasi melalui dua cara, yakni subsidi di hulu dan tidak menggunakan Perusahaan Gas Negara untuk distribusi di Jakarta dan sekitarnya.
Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Koalisi Warga untuk Transport Demand Management (TDM), Ahmad Safrudin, di Jakarta, Jumat (15/1/2010), menyatakan, untuk subsidi di hulu, pemerintah lewat Kementerian Keuangan perlu didorong mengeluarkan kebijakan fiskal agar harga eceran bisa mencapai Rp 2.562 dari sebelumnya Rp 3.200.
"Langkahnya yaitu mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk mengeluarkan kebijakan fiskal sehingga harga bisa diatur. Okelah Rp 2.562 per liter secara premium, tapi PGN tidak rugi. Itu subsidi di hulu," papar Ahmad Safrudin.
Alternatif lain, lanjutnya, adalah tidak menggunakan PGN untuk mendistribusikan gas di Jakarta. Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyalurkan gas dari Pertamina menggunakan pipa milik PGN.
"Ke PGN hanya perlu membayar fee Rp 60 per liter. Jadi praktis. Hanya dengan Rp 1.700-an per liter secara premium, sudah bisa di SPBG," kata dia lagi.
BBG awalnya dicanangkan oleh pemerintah untuk digunakan bus transjakarta. Pemanfaatan gas untuk transportasi sebenarnya adalah era baru untuk memulai usaha mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang kotor dan mahal.
Tingginya kandungan belerang, bahan aromatik, benzene, olefin, berujung pada tingginya emisi yang keluar dari knalpot. "Selain ramah lingkungan, BBG juga lebih murah harganya, efisiensi per liternya lebih tinggi dibanding bensin maupun solar, dan membuat akselerasi mesin lebih stabil," katanya.
Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Koalisi Warga untuk Transport Demand Management (TDM), Ahmad Safrudin, di Jakarta, Jumat (15/1/2010), menyatakan, untuk subsidi di hulu, pemerintah lewat Kementerian Keuangan perlu didorong mengeluarkan kebijakan fiskal agar harga eceran bisa mencapai Rp 2.562 dari sebelumnya Rp 3.200.
"Langkahnya yaitu mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk mengeluarkan kebijakan fiskal sehingga harga bisa diatur. Okelah Rp 2.562 per liter secara premium, tapi PGN tidak rugi. Itu subsidi di hulu," papar Ahmad Safrudin.
Alternatif lain, lanjutnya, adalah tidak menggunakan PGN untuk mendistribusikan gas di Jakarta. Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyalurkan gas dari Pertamina menggunakan pipa milik PGN.
"Ke PGN hanya perlu membayar fee Rp 60 per liter. Jadi praktis. Hanya dengan Rp 1.700-an per liter secara premium, sudah bisa di SPBG," kata dia lagi.
BBG awalnya dicanangkan oleh pemerintah untuk digunakan bus transjakarta. Pemanfaatan gas untuk transportasi sebenarnya adalah era baru untuk memulai usaha mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang kotor dan mahal.
Tingginya kandungan belerang, bahan aromatik, benzene, olefin, berujung pada tingginya emisi yang keluar dari knalpot. "Selain ramah lingkungan, BBG juga lebih murah harganya, efisiensi per liternya lebih tinggi dibanding bensin maupun solar, dan membuat akselerasi mesin lebih stabil," katanya.
Ke PGN hanya perlu bayar fee Rp 60 per liter. Jadi praktis. Hanya dengan Rp 1.700-an sudah bisa di SPBG.
-- Ahmad Safrudin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar